Pada Kamis, 8 Mei 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB mengundang Bappeda NTB, BPS Provinsi NTB, dan mitra pembangunan SKALA untuk membahas sinkronisasi kegiatan pengelolaan data sektoral. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai agenda dan kebutuhan data lintas instansi guna mendukung implementasi NTB Satu Data serta memastikan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Diskominfotik NTB dalam kesempatan ini memaparkan prioritas pengumpulan data tahun 2025 yang difokuskan pada tiga hal utama, yakni data dukung untuk 10 Program Unggulan Provinsi NTB 2025–2029, data indikator utama pembangunan dalam RPJPD 2025–2045, serta data pendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, Diskominfotik juga menyampaikan dua agenda strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu Rapat Sinkronisasi Kabupaten/Kota pada 19 Mei 2025 dan Rapat Klinis Rekomendasi NTB Satu Data yang dijadwalkan pada 28–29 Mei 2025.
BPS Provinsi NTB turut menyampaikan rencana rilis data ekspor-impor pada 15 Mei 2025 serta menyesuaikan tiga kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan timeline yang telah disusun oleh Diskominfotik. Sementara itu, Bappeda NTB menyampaikan beberapa target penting, seperti percepatan pengisian data Informasi Usulan Program (IUP), penyusunan metadata sebagai pedoman pengumpulan data sektoral, dan finalisasi Rencana Aksi Satu Data Daerah. Bappeda juga merencanakan pelaksanaan Forum NTB Satu Data bertema SDGs pada awal Juni 2025 sebagai bagian dari upaya konsolidasi data pembangunan berkelanjutan.
Dari pihak mitra pembangunan, SKALA menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses penyusunan Annual Work Plan (AWP) bersama mitra daerah, yang akan diintegrasikan dengan kebutuhan dukungan dalam implementasi satu data di daaerah. Melalui pertemuan ini, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem data sektoral yang terintegrasi, akurat, dan bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data di Provinsi NTB.