Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola data pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Forum NTB Satu Data yang mengusung agenda utama penyusunan Daftar Data Prioritas Daerah Provinsi NTB Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2024 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ini dihadiri oleh perwakilan dari puluhan perangkat daerah serta mitra pembangunan.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil Lokakarya Pemetaan Data Pendukung Indikator Pembangunan Daerah yang dilaksanakan sebelumnya pada bulan November 2024. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi NTB menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa penyusunan Daftar Data Prioritas Daerah tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan perencanaan internal, tetapi juga untuk menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan pemerintah.
Kegiatan forum diawali dengan sambutan dari Kepala BPS Provinsi NTB, dilanjutkan dengan arahan pembuka dari Kepala Bappeda, serta presentasi dari para narasumber yang terdiri dari perwakilan BPS dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. Materi yang disampaikan meliputi teknis penyusunan metadata statistik serta identifikasi awal terhadap data-data prioritas yang akan dijadikan acuan pembangunan pada tahun 2025. Sesi diskusi interaktif menjadi ruang kolaborasi strategis antar-OPD, di mana berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan data dibahas secara terbuka.
Forum ini turut melibatkan dukungan dari Pemerintah Australia melalui program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Akuntabel). Program ini mendampingi Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sistem perencanaan berbasis bukti serta memastikan integrasi data antarinstansi dapat berjalan secara sistematis.
Secara keseluruhan, Forum NTB Satu Data tidak hanya menjadi ruang diskusi teknis, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mengedepankan data sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi, Provinsi NTB menegaskan langkahnya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data.