Sebagai upaya penguatan tata kelola data yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan yang Inklusif) menyelenggarakan Lokakarya Perumusan Metadata Daftar Data Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 pada tanggal 11–12 Maret 2025 di Gedung BPSDM Provinsi NTB. Kegiatan ini menghadirkan tiga instansi utama dalam pengelolaan data sektoral Provinsi NTB, yaitu Dinas Kominfotik NTB selaku Walidata, BPS NTB sebagai Pembina Data Statistik, serta Bappeda NTB sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.
Lokakarya ini menjadi momen strategis dalam menyusun landasan teknis dan metodologis yang kuat terhadap 921 jenis data sektoral yang dikelola oleh 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Seluruh peserta berfokus pada proses perumusan metadata, yaitu informasi yang menjelaskan konteks, kualitas, dan struktur dari masing-masing data, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Ruang lingkup metadata yang disusun meliputi konsep, definisi, ukuran, satuan, metode perhitungan, serta sumber data atau publikasi dan tautan rujukan ke sumber data yang tersedia. Penyusunan elemen-elemen ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun keterbukaan dan transparansi data, meningkatkan interoperabilitas antar-data, serta memastikan bahwa data dapat digunakan secara konsisten dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
SKALA, sebagai mitra pembangunan yang selama ini mendukung transformasi sistem data dan informasi daerah, menekankan bahwa ketersediaan metadata yang baik merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis data, percepatan pembangunan yang inklusif, serta penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, metadata juga akan menjadi instrumen penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Kolaborasi yang dibangun dalam lokakarya ini menjadi refleksi nyata dari semangat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam membangun ekosistem data daerah yang kokoh, terbuka, dan berdampak.