Daftar Re-Regulasi atau De-Regulasi Perundang-Undangan berdasarkan Hasil Reviu oleh Kementerian Hukum dan HAM
BIRO HUKUM
Variabel: Kode Provinsi
Definisi: -
Klasifikasi Isian: 52
Ukuran: -
Satuan: -
Variabel: Nama Provinsi
Definisi: -
Klasifikasi Isian: Nusa Tenggara Barat
Ukuran: -
Satuan: -
Variabel: Kategori
Definisi: Kategori Produk hukum. Re-gulasi: proses revisi atau penyesuaian kembali suatu peraturan perundang2an yang sudah ada. De-Regulasi: proses penghapusan atau pengurangan regulasi yang dianggap tidak diperlukan.
Klasifikasi Isian:
1. re-regulasi
2. de-regulasi
Ukuran: -
Satuan: -
Variabel: Nama Produk Hukum
Definisi: Nama Produk hukum yang di re-regulasi atau de-regulasi
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: -
Satuan: -
Variabel: Rekomendasi
Definisi: Muatan rekomendasi yang tertuang di dalam Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: -
Satuan: -
Variabel: Tahun
Definisi: Tahun produk hukum yang di re-regulasi atau de-regulasi
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: -
Satuan: -
- Publisher
- Biro Hukum
- Identifier
- 9e836f31-2a1b-4c88-b1e6-d63b63aa2a75
- Lisensi
- License Not Specified
- Level Akses
- Public
- Diterbitkan Pada
- 2025-03-25 11:30:33
- Diperbaharui Pada
- 2025-09-19 09:21:03
- Pengukuran Dataset
- Daftar Re-regulasi atau De-regulasi Perundang-Undangan berdasarkan hasil reviu
- Tingkat Penyajian Dataset
- Provinsi
- Cakupan Dataset
- Pemerintah Provinsi NTB
- Kode Indikator
- -
- Satuan Dataset
- -
- Frekuensi Dataset
- Tahunan
- Periode
- 2023
- Sumber
- Biro Hukum
Ringkasan Data
| # | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kategori | Nama Produk Hukum | Rekomendasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kategori | Nama Produk Hukum | Rekomendasi | Tahun |
| 1 | 52 | Nusa Tenggara Barat | Re - Regulasi | Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak | Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anakperlu Diubah, Karena Penilaian Dimensi-dimensi Belum Terakomodir Dengan Baik. | 2023 |
| 2 | 52 | Nusa Tenggara Barat | De - Regulasi | Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata | Mencabut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Karena Kewenangan Terkait Penetapan Dan Penilaian Desa Wisata Dalam Perda Tersebut Bertentangan Dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | 2023 |