Daftar Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

BIRO HUKUM
Administrasi Pemerintahan 6 bulan yang lalu 185
Deskripsi

Variabel: Kode Provinsi
Definisi:    -
Klasifikasi Isian: 52
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel:    Nama Provinsi
Kode SDS: 32020024 
Konsep: [K02323] Wilayah [K01825] Provinsi
Definisi: Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Klasifikasi Isian: Nusa Tenggara Barat
Ukuran: -
Satuan: -

Variabel: Nama Produk Hukum yang diharmonisasi
Definisi: Nama Produk hukum yang dilakukan proses harmonisasi/penyelarasan dengan Kementerian Hukum agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, asas hukum, dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran: -
Satuan: -

Konsep : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah (Pengharmonisasian)
Definisi : Proses penyelarasan rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sederajat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan lain yang sejenis agar substansi yang diatur tidak tumpang tindih dengan azas atau norma hukum yang berlaku. (Sumber : Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Variabel:    Tahun
Definisi: Tahun rancangan produk hukum
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran: -
Satuan: -
 

Metadata

Publisher
Biro Hukum
Identifier
9e8375af-e305-40e9-a155-8182965bea84
Lisensi
License Not Specified
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-03-25 11:48:43
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Daftar Produk Hukum yang dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Jenis
Tingkat Penyajian Dataset
Provinsi
Cakupan Dataset
Pemerintah Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
-
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Biro Hukum
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
0 %
Data Tahun -
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
0
Dalam Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Nama Provinsi NAMA PRODUK HUKUM yang Diharmonisasi Tahun Rancangan Produk Hukum
# Kode Provinsi Nama Provinsi NAMA PRODUK HUKUM yang Diharmonisasi Tahun Rancangan Produk Hukum
1 52 Nusa Tenggara Barat Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tentang Peta Jalan NTB Net Zero Emissions Sektor Energi Tahun 2050 2024
2 52 Nusa Tenggara Barat Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2024
3 52 Nusa Tenggara Barat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 2024
4 52 Nusa Tenggara Barat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 2024