Jumlah Perusahaan yang memiliki Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor dan Kabupaten/Kota

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sosial 3 minggu yang lalu 15
Deskripsi

Konsep :   Sarana Hubungan Industrial berdasarkan Sektor

Definisi  Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang kompleks antara pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan ini harus diciptakan agar harmonis dan sejalan, mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan semua pihak. Perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial, seperti perselisihan hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja, dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, konsiliasi, atau Pengadilan Hubungan Industria.

Metadata

Publisher
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Identifier
9f3c5424-4633-4504-bad1-497485194c4a
Lisensi
Other
Level Akses
Public
Diterbitkan Pada
2025-09-23 09:40:11
Diperbaharui Pada
Belum pernah diperbarui
Pengukuran Dataset
Hubungan Industrial
Tingkat Penyajian Dataset
Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Cakupan Dataset
Kabupaten/kota di Provinsi NTB
Kode Indikator
-
Satuan Dataset
Unit
Frekuensi Dataset
Tahunan
Periode
2024
Sumber
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Analisis

Ringkasan Data
Total Data
0 %
Data Tahun 2024
Nilai Rata-rata Tiap Tahun
0.00
Dalam 1 Tahun Terakhir
Nilai Tertinggi
Data belum tersedia
Nilai Terendah
Data belum tersedia

# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/kota Nama Kabupaten/kota Klasifikasi Perusahan Besar Klasifikasi Perusahan Menengah Klasifikasi Perusahan Kecil Klasifikasi Perusahan Mikro Menerapkan UMP/ UMK Perangkat Hubungan; Peraturan Perusahan (PP) Perangkat Hubungan; Perjanjian Kerja Bersama (PKB Perangkat Hubungan Serikat Pekerja (SP) Perangkat Hubungan LKS Bipartit Perangkat Hubungan Struktur Skala Upah Perangkat Hubungan BPJS ketenagakerjaan Anggota Serikat Pekerja Tahun
# Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/kota Nama Kabupaten/kota Klasifikasi Perusahan Besar Klasifikasi Perusahan Menengah Klasifikasi Perusahan Kecil Klasifikasi Perusahan Mikro Menerapkan UMP/ UMK Perangkat Hubungan; Peraturan Perusahan (PP) Perangkat Hubungan; Perjanjian Kerja Bersama (PKB Perangkat Hubungan Serikat Pekerja (SP) Perangkat Hubungan LKS Bipartit Perangkat Hubungan Struktur Skala Upah Perangkat Hubungan BPJS ketenagakerjaan Anggota Serikat Pekerja Tahun