Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, bekerja sama dengan Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan yang Inklusif), menyelenggarakan kegiatan Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Data Daerah. Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 29 hingga 30 April 2025, dan dilaksanakan di Hotel Santika Mataram. Peserta kegiatan terdiri dari para Pengampu Data yang merupakan perwakilan dari 36 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M. Dalam sambutannya, Dr. Najam menyampaikan pentingnya peran strategis perangkat daerah sebagai garda terdepan dalam pengumpulan dan penyediaan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa secanggih apa pun aplikasi atau sistem digital yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa dukungan kualitas data yang baik dari para produsen data, dalam hal ini adalah perangkat daerah itu sendiri.
"Data adalah fondasi dari setiap kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, perangkat daerah memegang peran kunci dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu data yang dikumpulkan dan disajikan. Jangan sampai aplikasi canggih hanya menjadi etalase, sementara isinya kosong atau tidak sesuai dengan realita," tegas Dr. Najam.
Lebih lanjut, kegiatan lokakarya dan bimtek ini menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan NTB Satu Data, yaitu ekosistem data yang terintegrasi antarperangkat daerah, terstandar, dan dapat digunakan bersama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
Melalui penguatan kapasitas SDM pengelola data daerah, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh perangkat daerah dapat bertransformasi menjadi produsen data yang andal sekaligus mitra aktif dalam menyukseskan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja berbasis data (data-driven governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.