Variabel:    Kode Provinsi/Kabupaten/Kota
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    -
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel:  Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Kode SDS:    32020024 
Konsep:    [K02323] Wilayah [K01825] Provinsi
Definisi:    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
Klasifikasi Isian:    Nusa Tenggara Barat
Ukuran:    -
Satuan:    -

Konsep : [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota;
Definisi : Kabupaten adalah daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. sedangkan Kota adalah Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh wali kota, setingkat dengan kabupaten dan merupakan bagian langsung dari provinsi.
Klasifikasi : -
Ukuran : -
Satuan : -

Variabel:   Nilai SAKIP
Konsep : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Definisi: Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.. (Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)    
Klasifikasi Isian: -
Ukuran: Total
Satuan: Poin

Konsep : Evaluasi AKIP
Definisi: Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)    

Konsep : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Definisi: Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)    

Tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
Penilaian AKIP terdiri dari 4 komponen yaitu:
  1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30
  2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30
  3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15
  4. Evaluasi Internal dengan bobot 25
Predikat yang diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi AKIP yang diperoleh :  
  1. AA : > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)
  2. A : > 80 - 90 (Memuaskan)
  3. BB : > 70 - 80 (Baik)
  4. B : > 60 - 70 (Cukup Baik)
  5. CC : > 50 - 60 (Cukup)
  6. C : > 30 - 50 (Kurang)
  7. D : > 0 - 30 (Sangat Kurang

Variabel:   Predikat
Definisi: Predikat yang diperoleh berdasarkan nilai Evaluasi AKIP yang didapatkan. 
Klasifikasi Isian:    
  1. AA : > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)
  2. A : > 80 - 90 (Memuaskan)
  3. BB : > 70 - 80 (Baik)
  4. B : > 60 - 70 (Cukup Baik)
  5. CC : > 50 - 60 (Cukup)
  6. C : > 30 - 50 (Kurang)
  7. D : > 0 - 30 (Sangat Kurang
Ukuran:    -
Satuan:    -

Variabel:    Tahun
Definisi:    -
Klasifikasi Isian:    
Ukuran:    -
Satuan:    -