Data ini menampilkan informasi luas kawasan hutan di Provinsi NTB berdasarkan Kabupaten dan Fungsi Kawasan Hutan. Yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Variabel dalam data meliputi :

1. Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi NTB
2. Kelompok Hutan yaitu pembagian kawasan hutan berdasarkan kode nama tertentu yang khas daerah
3. RTK singkatan dari Register Tanah Kehutanan yaitu kode pembagian kawasan hutan berdasarkan kelompok hutannya
4. Luas Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang dibagi menurut Fungsi Kawasan yaitu :

• Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA); Taman Buru (TB).
• Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
• Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dataset ini juga berisi informasi Peta Kawasan Hutan Provinsi NTB. Penyusunan peta bersumber dari:

1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009)
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi NTB
3. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan bulan Desember 2016
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di wilayah Provinsi NTB
5. Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB
6. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 27 April 2017).