Primary tabs

Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Berkaitan dengan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi serta analisis jabatan dan Kepegawaian. Termasuk merumuskan bahan kebijakan tehnis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi serta analisis jabatan dan Kepegawaian. (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).

License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Inovasi Pemerintah Daerah se-NTB yang Masuk Top 45 Nasional KIPP

Konsep : Inovasi Daerah
Definisi :
Dataset berikut merupakan data inovasi Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB yang masuk top 45 nasional dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi yang dikompetisikan pada KIPP 2021 dibagi menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok inovasi tersebut yaitu kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Ada sepuluh kategori dalam kompetisi ini. Kategori tersebut adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ada kategori pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum.

Klasifikasi : -
Ukuran : -
Satuan : -
Sumber referensi : Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014

FieldValue
Publisher
Modified
2023-12-20
Release Date
2021-09-06
Identifier
465d657f-7ae6-44d0-aeba-b118ab39aad9
License
License Not Specified
Public Access Level
Public