Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Keuangan, meliputi : Perencanaan dan Pengembangan, Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Pembinaan serta Kesekretariatan
Revisions allow you to track differences between multiple versions of your content, and revert back to older versions.
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Target WP (Wajib Pajak) dari Kendaraan Baru (Deler + Mutasi Luar Daerah)
- 2x excel
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Konsep : Definisi : Klasifikasi : Ukuran : Satuan : Sumber :
- 2x excel
Penerimaan Pajak Rokok
Konsep : Definisi : Klasifikasi : Ukuran : Satuan : Sumber :
- 2x excel
Pendapatan Pajak Daerah
**Konsep :** Keuangan **Definisi :** kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah...
- 5x excel
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Plat Hitam di Provinsi NTB
**Konsep :** Keuangan **Definisi :** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar,...
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Plat Kuning di Provinsi NTB
**Konsep :** Keuangan **Definisi :** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar,...
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Plat Merah di Provinsi NTB
**Konsep :** Keuangan **Definisi :** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar,...
- 5x excel
Rekapitulasi Jumlah Realisasi Kendaraan Plat Kuning di Kab. Bima
**Konsep :** Keuangan **Definisi :** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar,...