Primary tabs

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) NTB

Konsep : Perumahan dan Permukiman.
Definisi : Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan.
1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas :
a. KERUSAKAN RINGAN, kerusakan pada komponen non struktural (seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai)
b. KERUSAKAN SEDANG, kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
c. KERUSAKAN BERAT, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural
d. KERUSAKAN TOTAL, kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural.
2. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimum 9m²/orang.
3. Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan :
a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan (jendela dan pintu)
b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan/ventilasi
c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK)
Klasifikasi : Nama Kab./Kota, Sumber Dana, Total.
Ukuran : Jumlah.
Satuan : Unit.
Sumber Referensi : Buku Profil Penanganan Perumahan di Provinsi NTB.

FieldValue
Publisher
Modified
2021-08-27
Release Date
2020-08-11
Identifier
3b159bdd-dd46-41c1-8517-bd7e85de5cb7
License
License Not Specified
Public Access Level
Public